JAKARTA - Rencana peresmian Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk menjadi sorotan publik. 

Informasi ini disampaikan langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nena Wea, dalam sebuah agenda resmi yang dihadiri berbagai pihak.

Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan peletakan batu pertama Gedung Museum Marsinah di Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Agenda itu menjadi simbol dimulainya pembangunan ruang memorial bagi sosok buruh perempuan yang dikenal luas dalam sejarah perjuangan ketenagakerjaan Indonesia.

Menurut Andi Gani, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya untuk meresmikan langsung gedung museum tersebut. Informasi itu diperoleh setelah adanya pembicaraan langsung antara KSPSI dan Presiden beberapa hari sebelum acara berlangsung.

Komitmen Presiden Terhadap Perjuangan Kaum Buruh

Dalam sambutannya, Andi Gani menyampaikan rasa syukur atas perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap gerakan buruh di Indonesia. Ia menilai kesediaan Presiden meresmikan museum ini menunjukkan penghargaan terhadap sejarah dan nilai perjuangan kaum pekerja.

“Yang dapat kami sampaikan, peresmian gedung museum Ibu Marsinah akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia,” kata Andi Gani seperti dikutip dari Breaking News Kompas TV. Pernyataan ini disambut positif oleh para peserta kegiatan.

Ia juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo bersedia hadir langsung ke Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut disebut sebagai bentuk kepedulian dan perhatian negara terhadap aspirasi serta sejarah gerakan buruh nasional.

Bagi KSPSI, kehadiran Presiden dalam peresmian museum bukan sekadar agenda seremonial. Momen ini diharapkan menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja dan dialog yang konstruktif antara negara, buruh, dan pengusaha.

Dukungan Kepolisian Dalam Isu Ketenagakerjaan

Selain menyinggung peran Presiden, Andi Gani juga mengapresiasi dukungan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Menurutnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama ini konsisten mendukung perjuangan buruh dalam koridor hukum.

“Juga Bapak Kapolri yang selama ini mendukung perjuangan buruh tetap pada relnya, taat pada hukum, humanis, dan tetap dalam koridor aturan hukum,” tutur Andi Gani dalam sambutannya.

Ia menilai pendekatan yang dilakukan kepolisian membantu menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Hal ini dinilai penting dalam menciptakan iklim hubungan industrial yang sehat.

Dukungan institusional tersebut dianggap memberikan rasa aman bagi buruh dalam menyampaikan aspirasi. Di sisi lain, kepastian hukum juga tetap terjaga sehingga aktivitas industri dapat berjalan dengan tertib dan berkelanjutan.

Inisiatif Penyelesaian Persoalan Industrial

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kesempatan yang sama menyampaikan pandangannya terkait persoalan ketenagakerjaan. Ia menyebut kepolisian mengambil inisiatif untuk turut membantu menyelesaikan konflik industrial yang terjadi di lapangan.

“Melihat kondisi dan situasi yang ada di lapangan saat itu, kemudian kami berinisiatif untuk ikut membantu menyelesaikan masalah-masalah industrial antara buruh dan pengusaha kami membentuk Desk Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Menurut Kapolri, pembentukan Desk Ketenagakerjaan menjadi salah satu upaya konkret untuk menjembatani kepentingan buruh dan pengusaha. Pendekatan dialogis dinilai lebih efektif dibandingkan penyelesaian yang berlarut-larut.

Ia juga menyampaikan bahwa keberadaan desk tersebut telah membantu menyelesaikan sejumlah persoalan yang sebelumnya sulit ditangani. “Alhamdulillah, dari pembangunan Desk Ketenagakerjaan yang kita bentuk ini, beberapa permasalahan industrial yang berlarut-larut bisa diselesaikan,” katanya.

Rencana Penguatan Peran Desk Ketenagakerjaan

Ke depan, kepolisian berencana mengembangkan Desk Ketenagakerjaan ke tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Fokus utama pengembangan ini diarahkan ke wilayah-wilayah yang memiliki aktivitas industri tinggi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mendekatkan layanan penyelesaian konflik industrial kepada masyarakat. Dengan adanya desk di daerah, buruh dan pengusaha dapat lebih mudah mengakses ruang dialog dan mediasi.

“Tentunya kami nanti akan diskusikan dengan rekan-rekan dari seluruh wilayah mana saja yang membutuhkan Desk Ketenagakerjaan,” ujar Kapolri. Ia menegaskan pengembangan dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Pada prinsipnya, kepolisian berharap mekanisme ini mampu menjawab persoalan ketenagakerjaan yang selama ini belum terselesaikan melalui jalur yang ada. Pendekatan kolaboratif diharapkan menciptakan hubungan industrial yang lebih adil dan harmonis.

Pembangunan Museum Marsinah sendiri diharapkan menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan buruh sekaligus pengingat akan pentingnya keadilan sosial. Rencana peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto memberi makna tersendiri bagi gerakan pekerja di Indonesia.

Melalui sinergi antara pemerintah, aparat, dan serikat pekerja, agenda ini diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Lebih jauh, nilai-nilai perjuangan dan dialog sosial diharapkan terus hidup dan relevan dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan.